Alamat
Gedung Hin An Hwee Koan.
Jl. KH. Hasyim Ashari No.4-6 Lt. 3A Suite C
Whatsapp
6287740814955
Yang terhormat para sahabat RSP Law Office, rekan-rekan sejawat, serta klien setia kami, Puji Tuhan, pada hari yang istimewa ini, RSP Law Office telah mencapai tonggak sejarah baru, merayakan perjalanan 9 tahun dedikasi kami dalam dunia hukum. Sembilan tahun adalah…
I. Upaya Hukum yang Sudah Dilakukan II. Dasar Hukum III. Fakta – Fakta A. Captain AG dituduh melakukan perbuatan asusila/pelecehan seksual yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Captain AG B. Captain AG di-PHK secara sepihak oleh PT. SA…
Dalam beberapa hari terakhir, Nepal, sebuah negara yang dikenal dengan keindahan alam pegunungannya, telah menjadi pusat perhatian dunia karena gejolak politik dan kerusuhan sipil yang signifikan. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang stabilitas negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa…
Hak Berpendapat: Investasi Terbesar Rakyat Indonesia. Kalau Rusak, Siapa yang Bayar?Mari kita bicara blak-blakan. Negara itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga soal kepercayaan. Kepercayaan bahwa system yang kita bangun bisa melindungi setiap asetnya: yaitu rakyat. Salah satu aset paling…
Untuk perjanjian yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Empat Syarat Sahnya Perjanjian Berikut adalah empat syarat yang membuat sebuah perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum. 1. Adanya…
Mencari pemahaman tentang cara membuat perjanjian? Ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui, mulai dari pengertian, syarat sah, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuatnya. Dasar Hukum Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian adalah…
Di dunia bisnis dan hukum, sengketa adalah hal yang tak terhindarkan. Baik itu sengketa kontrak, perselisihan bisnis, maupun konflik internal perusahaan, jalan yang sering kali dipilih adalah litigasi atau pengadilan. Namun, proses ini seringkali memakan waktu, biaya, dan energi yang…
Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian publik, Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik. Pernyataan ini relevan dengan dinamika hukum di Indonesia saat ini, di mana sering kali muncul perdebatan mengenai independensi hukum dari…
Pemberian abolisi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, telah menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat di kalangan praktisi hukum. Keputusan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah manifestasi dari salah satu hak istimewa…