Analisis Yuridis : Prosedur dan Syarat Penahanan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, penahanan merupakan salah satu tindakan paksa yang paling krusial karena bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, khususnya kemerdekaan individu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa penyesuaian signifikan terhadap paradigma penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Berikut adalah bedah komprehensif mengenai tata cara dan persyaratan penahanan menurut kerangka regulasi terbaru:

1. Landasan Konstitusional dan Prinsip Kehati-hatian

Penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan KUHP Baru, APH wajib mengedepankan prinsip proportionality dan necessity. Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang guna menjamin kelancaran proses peradilan.

2. Syarat Subjektif: Diskresi Penyelidik dan Penyidik

Syarat subjektif berkaitan dengan kekhawatiran atau penilaian APH terhadap tersangka/terdakwa. Penahanan dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan:

Melarikan diri;
Merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
Mengulangi tindak pidana.

3. Syarat Objektif: Batasan Tindak Pidana

Tidak semua tindak pidana dapat berujung pada penahanan. Secara objektif, penahanan hanya dapat dikenakan pada:

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus dalam KUHAP, meskipun ancamannya di bawah 5 tahun (misalnya: penganiayaan tertentu, pencurian, atau tindak pidana tertentu dalam masa transisi hukum).

4. Prosedur Formal Penahanan

Agar sebuah penahanan dinyatakan sah secara hukum, APH harus memenuhi rangkaian administratif berikut:

Tahapan	Uraian Prosedur
Surat Perintah	Penahanan harus disertai dengan Surat Perintah Penahanan yang sah dari pejabat yang berwenang.
Penyampaian Alasan	Surat tersebut wajib mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan.
Tembusan Keluarga	Salinan surat perintah penahanan harus segera diberikan kepada keluarga tersangka atau kuasa hukumnya.
Jangka Waktu	Penahanan dilakukan dengan batasan waktu yang ketat sesuai tingkatan pemeriksaan (Penyidikan, Penuntutan, hingga Persidangan).

Penting bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk memahami bahwa meskipun KUHP Baru (UU 1/2023) telah disahkan, ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana (formal) saat ini masih merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sepanjang belum ada aturan pelaksana atau perubahan terbaru. Namun, semangat interpretasi hukum dalam KUHP Baru lebih menekankan pada keadilan korektif dan rehabilitatif.

Kesimpulan: Penahanan adalah instrumen terakhir (ultimum remedium) dalam upaya paksa. Setiap pelanggaran terhadap prosedur dan syarat di atas dapat menjadi objek gugatan Praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan APH tersebut.